Artikel Kebijakan Moneter, Non Moneter dan kebijakan Fiskal, Pengertian, Jenis-jenis, Contoh Kebijakan Moneter,Non Moneter dan Kebijakan Fiskal

MATERI PENGANTAR ILMU EKONOMI KEBIJAKAN MONETER, NON MONETER DAN FISKAL

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah

Pengantar Ilmu Ekonomi

Oleh

Ilham Zuliadin

1603061

Dosen Pengampu

Ir Erwin Gunadhi, MT

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI GARUT
2017

PENGERTIAN KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter terdiri dari dua kata, yaitu Kebijakan dan moneter, Kebijakan berasal dari bahasa Indonesia, yaitu Bijak, imbuhan ke-an pada Kebijakan memiliki arti kepandaian, atau kemahiran.

Menurut wikipedia kebijakan adalah serangkaian konsep dan strategi serta asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan langkah-langkah bertindak. Sedangkan moneter memiliki arti uang, keuangan, mengenai uang, serta segala hal yang berkaitan dengan uang.

Berdasarkan pengertian kedua istilah diatas maka kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah yang berkaiatan dengan uang.

Sedangkan secara umum kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah dalam hal ini bank sentral (di Indonesia bernama Bank Indonesia) untuk mengatur ketersediaan uang yang beredar demi kestabilan keuangan dan perekonomian (moneter) negara.

Cara menstabilkan keuangan yang beredar dimasyarakat bisa menggunakan instrumen-instrumen kebijakan ekonomi, diantara instrumen-instrumen tersebut adalah kebijakan diskonto, sario cadangan minimum, dan maksimum pemberian kredit, dan moral suasion.

Dengan begini jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat dikontrol. Perubahan jumlah uang yang beredar di masyarakat diharapkan dapat memperbaiki pertumbuhan ekonomi masyarakat dan nasional.

Kebijakan moneter dikatakan berhasil jika terjadi peningkatan kesempatan dan penyerapan tenaga kerja, perbaikan neraca pembayaran, dan kestabilan harga di pasaran.

JENIS-JENIS DAN MACAM-MACAM KEBIJAKAN MONETER

Untuk mengatur kestabilan uang yang beredar di masyarkat, maka kebijakan moneter dibagi menjadi dua. Berkut ini adalah dua macam kebijakan moneter tersebut.

1.             Kebijakan Moneter Expansif (Monetery Expansive Policy)

Kebijakan Moneter Ekspansif adalah suatu kebijakan pemerintah dengan cara menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan Moneter Ekspansif juga banyak dikenal sebagai Kebijakan Moneter longgar (easy money policy)

Tujuan Kebijakan Moneter Ekspansif adalah:

A.           Untuk mengurangi pengangguran

B.            Meningkatkan daya beli masyarakat saat ekonomi lesu (resesi atau depresi)

2.             Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetery KontraktifPolicy)

Kebijakan Moneter Kontraktif adalah suatu kebijakan pemerintah dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter kontraktif dikeluarkan saat perekonomian negara mengalami inflasi (inflasi adalah: nilai tukar uang yang merosot) yang mengakibatkan naiknya harga barang di pasaran.

TUJUAN KEBIJAKAN MONETER

Secara umum, tujuan kebijakan moneter adalah untuk menjaga kestabilan peredaran uang pada suatu negara (berdasarkan UU No. 3 tahun 2004  pasal 7 tentang Bank Indonesia), yang ditandai dengan meningkatnya lapangan pekerjaan dan menggairahkan dunia usaha kecil menengah. Adapun tujuan kebijakan moneter secara spesifik adalah sebagai berikut

1.             Menjaga Kestabilan Ekonomi

Artinya suatu keadaan dimana perekonomian yang berjalan sesuia dengan harapan dan tujuan serta seimbang dan berkesinambungan. Secara sederhana dapat digambarkan sebagai suatu keadaan dimana uang yang beredar sesuai dengan barang dan jasa yang tersedia di pasaran.

2.             Menjaga Kestabilan harga

Interaksi antara uang dengan barang dan jasa akan mengasilkan harga. Keadaan ekonomi dikatakan tidak stabil ketika harga dipasaran fluktuatif (naik turun). Yang leih parahnya jika harga terus naik.

Keadaan ini berakibat pada jumlah uang yang masyarakat belanjakan, untuk mendapatkan barang yang sedikit masyarakat harus mengeluarkan uang yang banyak. Contoh: pada hari-hari biasa ibu Andy bisa membeli 10kg setiap minggunya dengan harga Rp. 89.000. Sedangkan ketika harga sembako naik ibu Andy harus mengeluarkan uang Rp.150.000 untuk membeli beras 10 kg dengan jenis yang sama.

3.             Membuka Kesempatan Kerja

Ketika ekonomi stabil (suatu keadaan dimana perputaran uang sebanding dengan perputaran barang dan jasa) para pengusaha dan investor akan tertarik menanamkan modalnya di perusahaan suatu daerah atau negara. Dengan begini perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja baru untuk mengembangkan perusahaannya.

4.             Memperbaiki Neraca Pedagangan dan Pembayaran

Dalam hal ini mendevaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing sangat penting dilakukan oleh pemerintah tentunya disaat tertentu.

Dengan mendevaluasi (penurunan nilai tukar uang yang dilakukan dengan sengaja terhadap nilai uang internasional atau terhadap emas) nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing maka harga barang ekspor kita akan menjadi lebih murah.

Dengan begini akan meningkatkan daya saing barang-barang yang kita ekspor dan meningkatnya jumlah ekspor. Peningkatan jumlah barang ekspor tentunya akan membantu memperbaiki neraca perdagangan dan pembayaran.

Baca Juga: Artikel Tentang internet banking Bank, Pengertian Bank, Jenis-jenis Bank, Manfaat Bank, Sejarah Bank e banking

CONTOH KEBIJAKAN MONETER

Lembaga pemerintah yang berhak mengeluarkan kebijakan moneter adalah bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia. Instrumen kebijakan moneter dikeluarkan dengan harapan tujuan kebijakan moneter dapat tercapai. Instrumen-instrumen tersebut diantaranya adalah

1.             Kebijakan Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral (atau bank Indonesia) untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau membeli surat-surat berharga di pasar modal/saham.

Contoh : Bank Indonesia melelang sertifikatnya, atau bisa juga membeli surat-surat berharga di pasar modal.

2.             Kebijakan Diskonto (Politik Diskonto)

Kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral (atau bank Indonesia) untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara menaikan atau menurunkan suku bunga Bank. Kebijakan ini dikeluarkan dengan tujuan agar masyarakat menabungkan uangnya di Bank.

Contoh : Kebijakan diskonto ini dikeluarkan jika bank sentral telah menghitung dan mengindikasikan jumlah uang yang beredar telah melebihi kebutuhan (gejala inflasi).

Agar jumlah uang yang beredar stabil (jumlah uang yang beradar sama dengan jumlah barang dan jasa di pasar) maka pihak bank sentral menaikkan suku bunga Bank agar masyarakat berbondong-bondong menabungkan uangnya.

3.             Kebijakan Cadangan Kas

Naik atau turunnya kas (casio ratio) di suatu Bank, ditentukan oleh kebijakan bank sentral sebagai pemegang wewenang untuk mengatur kas.

Contoh : Kebijkan cadangan kas dilakukan dengan cara menahan atau melarang sebagian dari tabungan dan uang masyarakat (deposito, giro, sertifikat deposito dll) untuk dipinjamkan.

4.             Kebijakan Kredit Ketat

Kebijakan kredit ketat dikeluarkan dengan tujuan mengawasi uang yang beredar saat perekonomian mulai menunjukkan gejala inflasi.

Contoh : Pemberian kredit moneter ketat didasri oleh 5C, yaitu Character, Capability, Collateral, Capital. Dan Condition of Economy.

5.             Kebijakan Dorongan Moral

Kabijakan ini dikeluarkan Bank sentral melalui pidato, pengumuman atau edaran yang ditujukan kepada Bank-Bank umum. Melalui pengumuman tersebut uang yang beredar dapat distabilkan.

Contoh : Isi pengumuman tersebut bisa berupa larangan atau ajakan untuk menahan pinjaman tabungan maupun melepaskan pinjaman.

FUNGSI KEBIJAKAN MONETER

Fungsi dikeluarkannya kebijakan moneter diantaranya adalah:

1.             Menjaga iklim investasi di suatu negara

2.             Membuka luas lapangan pekerjaan

3.             Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil

4.             Meningkatkan neraca pembayaran

5.             Mempertahankan kestabilan nilai tukar mata uang

6.             Memperbaiki kestabilan harga barang dan jasa

7.             Menurunkan laju inflasi

Baca Juga: Materi Elastisitas Penawaran dan Elastisitas Permintaan, Pengertian Elastisitas, Macam-macam Elastisitas Penawaran

PENGERTIAN KEBIJAKAN NON MONETER

Kebijakan non moneter adalah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan peningkatan produksi, kebijakan upah buruh dan pengawasan harga. 

CONTOH KEBIJAKAN NON MONETER

Berikut adalah contoh kebijakan non moneter

1.             Mendorong agar pengusaha menaikkan hasil produksinya.

2.             Menekan tingkat upah.

3.             Pemerintah melakukan pengawasan harga dan sekaligus menetapkan harga maksimal.

4.             Pemerintah melakukan distribusi secara langsung.

5.             Penanggulangan inflasi yang sangat parah (hyper inflation) ditempuh dengan cara melakukan sneering (pemotongan nilai mata uang). Senering ini pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1960-an pada saat inflasi mencapai 650%. Pemerintah memotong nilai mata uang pecahan Rp. 1.000,00 menjadi Rp. 1,00.

6.             Kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga.

7.             Kebijakan penentuan harga dan indexing

8.             meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah penganguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Instrumen utama yang digunakan untuk melakukannya adalah pengeluaran pemerintah dan pajak.

PENGERTIAN KEBIJAKAN FISKAL

CONTOH KEBIJAKAN FISKAL

Berikut adalah contoh kebijakan fiskal

1.             Menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak

2.             Mewajibkan kepemilikan NPWP (nomor pokok wajib pajak)

3.             Melakukan penghematan pengeluaran negara

4.             Melakukan pinjaman negara, misalnya dengan mengeluarkan obligasi pemerintah

5.             Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

6.             Rencana belanja dan target penerimaan di Indonesia diatur dalam APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara). Berikut adalah contoh dari APBN beserta asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunannya:

A.           Pendapatan negara

Pendapatan negara dalam APBN secara umum terbagi menjadi dua, yaitu pendapatan yang berasal dari pajak dan pendapatan non pajak. Pendapatan non pajak umuimnya diperoleh dari bagian laba BUMN.

B.            Belanja negara

Secara umum belanja negara dapat dibagi menjadi belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa.

TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1.             Menciptakan stabilitas perekonomian

2.             Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan

3.             Menciptakan lapangan pekerjaan

4.             Menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan

5.             Jenis kebijakan fiskal berdasarkan teori:

6.             Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional: mengatur pengeluaran pemerintah dengan memperhatikan pengaruhnya pada peningkatan kesempatan kerja

7.             Kebijakan pengelolaan anggaran: mengatur pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak dan pembiayaan untuk mencapai stabilitas perekonomian

8.             Kebijakan stabilisasi anggaran otomatis: mengatur jumlah pengeluaran pemerintah dengan menimbang dan menganalisa biaya dan manfaat dari berbagai pengeluaran yang dilakukan

9.             Jenis-jenis kebijakan anggaran berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan dan pengeluaran

A.           Anggaran Seimbang

Anggaran disusun dengan jumlah total pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran total sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga.

B.            Anggaran Dinamis

Memiliki ciri-ciri anggaran yang selalu meningkat dibanding dengan tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan berusaha meningkatkan pendapatan dan melakukan penghematan pada sisi pengeluaran sehingga tabungan pemerintah dapat meningkat.

C.            Anggaran Defisit

Memiliki ciri dimana anggaran disusun dengan jumlah pengeluaran lebih besar dibanding dengan pendapatan negara. Hal ini umumnya diatasi dengan beberapa kebijakan, diantaranya: menciptakan uang baru, melakukan pinjaman (dalam/luar negeri). Mulai tahun 2000 APBN di Indonesia disusun dengan menggunakan format anggaran defisit yang dibiayai dengan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri.

D.           Anggaran Surplus

Memiliki ciri dimana jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah pengeluaran total pemerintah.

Baca juga: Artikel Permintaan dan Penawaran, Pengertian Permintaan, Fungsi Penawaran