Artikel Pendapatan 2 Sektor dan 3 Sektor, Pengertian pendapatan 2 sektor & 3 Sektor, contoh soal fungsi konsumsi
ARTIKEL PENDAPATAN NASIONAL 2 SEKTOR DAN 3 SEKTOR
Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah
Pengantar Ilmu Ekonomi
Oleh
Ilham Zuliadin
1603061
Dosen Pengampu
Ir Erwin Gunadhi, MT
JURUSAN TEKNIK INDUSTRI
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI GARUT
2017
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI GARUT
2017
PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
Beberapa manfaat perhitungan pendapatan nasional sebagai berikut :
1. Dengan mengetahui besarnya pendapatan nasional setiap periodenya, maka akan dapat diketahui
2. Berdasarkan pendapatan nasional atau (regional) akan dapat diketahui besarnya produktivitas masyarakat suatu negara.
3. Dengan diketahuinya pendapatan nasional atau (regional) dapat ditentukan perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu negara atau (daerah).
4. Dengan diketahuinya pendapatan nasional atau (regional) dapat dijadikan acuan bagi perencanaan pembangunan nasional berikutnya.
5. Berdasarkan pendapatan nasional pemerintah dapat membuat skema program pinjaman luar negeri berjangka panjang dan rendah bunga (soft loan).
6. Dan lain-lain.
Secara umum dengan menguasai teknik perhitungan pendapatan nasional atau (regional), maka perencana ekonomi akan dapat membuat program ekonomi sesuai dengan skala prioritas dan kesanggupan sumber daya yang dimiliki yang disertai dengan kebijakan ekonomi yang terukur, baik yang berskala 2 sektor, 3 sektor maupun 4 sektor. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan teknik perhitungannya.
PEREKONOMIAN TERTUTUP SEDERHANA 2 SEKTOR
Perekonomian tertutup adalah perekonomian yang tidak mengenal hubungan dengan dunia luar dalam arti tidak ada perdagangan ekonomi dengan pihak luar, misalnya dalam bentuk ekspor dan impor atau inventasi luar negeri. Sedangkan sederhana menunjukkan bahwa dalam perekonomian tersebut tidak mengenal adanya transaksi/belanja pemerintah. Sehingga dalam perekonomian sederhana ini hanya ada konsumsi rumah tangga dan konsumsi swasta, dan dapat dituliskan sebagai berikut :
Y = C + I – sisi permintaan/income
Y = C + S ¾ Sisi penawaran/spending
Inventasi yang dimaksud di atas adalah investasi yang bersifat eksogen, yaitu investasi yang keberadaannya didasarkan pada kebijakan pemerintah semata tanpa memandang besar kecilnya tingkat pendapatan nasional dan status investasinya.
Bila diketahui bahwa konsumsi masyarakat merupakan suatu fungsi, maka secara linier dan bersifat jangka pendek dapat kita tuliskan sebagai berikut :
C = Co + cY,
Dimana
Co adalah besarnya konsumsi pada saat pendapatan (Y) = 0,
c = MPC = marginal propensity to consume atau kecenderungan marginal merigkonsumsi,
Y = pendapatan nasional.
MPC = c = DC/DY, Besarnya perubahan konsumsi sebagai akibat dari berubahnya tingkat pendapatan.
Dalam hal ini berlaku apa yang dinamakan sebagai hukum pendapatan konsumsi sesuai dengan hipotesis pendapatan absolut yang menyatakan bahwa “Bila pendapatan nasional naik dari sebelumnya, maka konsumsi juga akan naik, tetapi besarnya kenaikan konsumsi tidaklah sebesar kenaikan pendapatan, sehingga umumnya besarnya tingkat tabungan akan semakin bertambah.”
Nilai MPC secara teoritis umumnya berada pada angka 0,5 < 1 (lebih kecil dari satu namun di atas setengah (0,5) positif). Angkanya di bawah satu menunjukkan bahwa besarnya konsumsi masihlah berada di bawah besarnya kenaikan pendapatan atau tambahan pendapatan yang diterima tidak seluruhnya dibelanjakan untuk konsumsi, sementara itu nilainya di atas 0,5 berarti bahwa penggunaan sebagian besar dari bertambahnya pendapatan adalah konsumsi.
Menentukan Fungsi Konsumsi
Bila kita memiliki data bulanan atau tahunan yang berisikan besarnya pendapatan dan konsumsi, maka sebenarnya kita dapat mengetahui dan menyusun suatu fungsi konsumsi, baik dengan cara ekonometrika, atau dengan cara sederhana. Dengan cara sederhana (Soediyono, 1992, h.44) kita dapat menuliskan rumusnya sebagai berikut :
C = (APNc – MPC) Yn + MPCY,
dimana
MPC sudah Anda ketahui dan
APC adalah average propensity to consume = rata-rata kecenderungan mengkonsumsi = C/Y.
Sedangkan dengan cara ekonometrika kita bisa menggunakan rumus sederhana yaitu :
Y = bo + bX, dimana bo = Co, b = c = MPC, Y = pendapatan dan X = konsumsi Model formulasinya adalah :
åY = n.bo + båX
åXY = åX.bo + båX2
Dengan metode matematika sederhana dapat diketahui nilai bo dan b=MPC= ¶Y/¶X.
Contoh.
Bila diketahui pendapatan nasional suatu negara tahun 1990 adalah sebesar Rp. 50 milyar dan konsumsi sebesar 40 milyar, kemudian tahun 1991 pendapatan nasional naik sebesar Rp. 80 milyar dan konsumsi sebesar Rp. 60 milyar, tentukanlah fungsi konsumsinya!
Jawab.
DY = Y91-Y90 = Rp. 80 M – Rp. 50 M = 30 M
DC = C91-C90 = Rp. 60 M – Rp. 40 M = 20 M
MPC = DC/DY = 20/30 = 0,67
APC = C90/Y90 = 40/50 = 0,8
C = (APCn – MPC)Yn + MPC.Y
C = (0,8 – 0,67)50 + 0,67.Y
C = 6,5+ 0,67Y
Dari fungsi konsumsi tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa pada saat tingkat pendapatan sebesar 0, maka konsumsi masyarakatnya sebesar Rp.6,5 milyar (katakanlah ini sebagai subsidi dari pemerintah). Dan sebesar3/4 = 0,67 dari pendapatan negara tersebut digunakan untuk konsumsi, sisanya ditabung (0,33).
Baca Juga: Artikel Tentang Depresisasi, Pengertian Depresiasi, Faktor Depresisasi, Macam-macam Depresiasi, Contoh Soal Depresiasi
Baca Juga: Artikel Tentang Depresisasi, Pengertian Depresiasi, Faktor Depresisasi, Macam-macam Depresiasi, Contoh Soal Depresiasi
Fungsi Tabungan/Saving
Tabungan/saving adalah sisa dari pendapatan nasional yang tidak dikonsumsi. Secara matematis dapat ditulis :
S = Y – C, di mana C = Co + cY, sehingga ;
S = Y – (Co + cY)
S = Y – Co – cY ® Y – cY – Co
S = ( 1 – c )Y – Co
Berdasarkan data di atas dapat diketahui fungsi saving adalah sebagai berikut : S = (1 – 0,75)Y – 2,5 = 0,25Y – 2,5
Bila fungsi konsumsi dan tabungan tersebut digambarkan dalam suatu grafik, maka dapat dilihat seperti di bawah ini.
Kecenderungan Menabung Marginal dan Rata-rata
Sebagaimana kita ketahui bahwa MPC adalah kecenderungan marginal mengkonsumsi yang nilainya secara teoritis diatas 0,5 dan di bawah 1, artinya sisa dari yang dikonsumsi tentulah disimpan dalam bentuk tabungan. Kecenderungan untuk menambung marginal itulah yang dinamakan dengan MPS (marginal propensity to save), oleh karena sisa dari konsumsi maka nilai MPS adalah 1 – MPC. Bila rata-rata mengkonsumsi, dari setiap kenaikan pendapatan masyarakat adalah APC, maka rata-rata menabung disebut APS (average propensity to save). Nilai APS = S/Y adalah sebesar 1 – APC.
Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah kita simpulkan bahwa :
APC + APS = 1, demikian juga dengan :
MPC + MPS = 1.
Untuk membuktikannya, kita lihat kembali persamaan dasarnya adalah sebagai berikut:
Y = C + S,
bila kedua ruas sama-sama di bagi dengan Y, maka
Y/Y=C/Y+S/Y=1= APC+APS.
Selanjutnya, bila diketahui bahwa apabila pendapatan berubah, maka konsumsi dan tabungan juga akan berubah, maka persamaan dasarnya menjadi :
DY = DC + DS, dan bila semuanya dibagi dengan DY maka diperoleh:
DY / DY = DC /DY + DS /DY = 1 = MPC + MPS
Jadi bila MPC = 0,6 maka MPS = 0,4 dan bila APC=0,2 maka APS = 0,8 (untuk perekonomian tanpa adanya pajak)
Baca Juga: Artikel Cek dan Giro, Pengertian Cek, Pengertian Giro, Perbedaan Cek dan Giro, Jenis-jenis Cek, Persmaaan Cek dan Giro
Baca Juga: Artikel Cek dan Giro, Pengertian Cek, Pengertian Giro, Perbedaan Cek dan Giro, Jenis-jenis Cek, Persmaaan Cek dan Giro
PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR
Sebagaimana juga dengan perekonomian 2 sektor, maka dalam perekonomian 3 sektor, kondisinya juga masih tertutup, karena belum ada perdagangan luar negeri. Sektor ketiga adalah sektor pemerintah.
Dalam perekonomian 3 sektor di mana pemerintah terlibat di dalamnya, tujuan utamanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Keynes adalah sebagai pembuat kebijakan dan regulator. Kebijakan pemerintah yang paling populer adalah kebijakan dalam hal membelanjakan uang negara untuk kepentingan masyarakat, oleh karenanya negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah haruslah memiliki sumber pemasukan. Adapun sumber pemasukan pemerintah yang paling utama adalah penerimaan pajak, pinjaman dalam negeri (mencetak uang dan obligasi), dan pinjaman luar negeri atau % tertentu dari penerimaan usaha milik negara, dan sebagainya.
Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Sebagaimana juga layaknya suatu rumah tangga individu, maka pemerintah sebagai suatu rumah tangga nasional juga memerlukan pendapatan untuk membiayai operasionalnya sehari-hari, misalnya menggaji pegawai negeri, mengatur dan mengurus negara dan pemerintahan.
Adapun uang yang dijadikan pendapat oleh pemerintah yang terutama dalam suatu negara adalah pajak yang dipungut dari masyarakatnya. Selain itu, tentu saja dapat berupa pinjaman luar negeri, pendapatan dari perusahaan negara, dan sebagainya.
Adapun latar belakang diterapkannya kebijakan fiskal oleh pemerintah di antaranya adalah sebagai berikut :
a. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Keynes bahwa dalam perekonomian pemerintah harus dilibatkan karena mekanisme pasar sebagaimana yang dikehendaki oleh kaum kapitalis tidak bisa bekerja sendiri.
b. Adanya kegagalan dari kebijakan moneter yang berasal dari mashab klasik untuk menangani ketidakstabilan ekonomi terutama yang mengatasi pengangguran (kegagalan hukum Say).
Sedangkan fungsi utama dari kebijakan fiskal di antaranya adalah sebagai berikut :
1. Fungsi Alokasi
2. Fungsi Distribusi
3. Fungsi Stabilisasi
Berdasarkan ide awal dan latar belakang kebijakan fiskal, maka dapat diketahui bahwa tujuan kebijakan fiskal adalah sebagai berikut :
a. Mencegah pengangguran
b. Untuk stabilitas harga
Berdasarkan penerapannya, kebijakan fiskal dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut:
a. Pembiayaan fungsional
b. Pengelolaan anggaran
c. Stabilitas anggaran otomatis
d. Anggaran belanja seimbang
Komposisi besar kecilnya pendapatan/penerimaan dan pengeluaran negara (misalnya Indonesia ) setiap tahunnya dapat dilihat pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Mengenai APBN sendiri, terdapat tiga Principe yang mendasari penyusunannya, yaitu Principe anggaran berimbang, dinamis dan fungsional.
Prinsip Berimbang maksudnya besarnya sisi pengeluaran sama dengan besarnya sisi penerimaan. Apabila terjadi defisit pada anggaran (pengeluaran lebih besar dari penerimaan), maka pemerintah melakukan pinjaman (utang luar negeri) yang dalam APBN ditulis sebagai penerimaan pembangunan. Sedangkan apabila anggaran mengalami surplus (selama ini belum pernah terjadi), maka kelebihannya akan dimasukkan sebagai sisa hasil pembangunan).
Prinsip Anggaran Dinasmis adalah pengutamaan pembangunan yang dibiayai oleh kemampuan finansial dalam negeri (oleh negara itu sendiri). Bila besarnya dana pembangunan setiap tahunnya selalu meningkat yang berasal dari tabungan pemerintah (penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin) dalam arti pertumbuhan tabungan pemerintah selalu positif, maka dikatakan sebagai anggaran dinamis absolut. Sedangkan bila dana pembangunan yang menurun (proporsinya terhadap pengeluaran pembangunan semakin mengecil) dikatakan sebagai anggaran dinamis relatif.
Prinsip Anggaran Fungsional adalah semua bantuan luar negeri hanya dipergunakan untuk membiayai pembiayaan dan bukan untuk membiayai pengeluaran rutin (membayar gaji pegawai negeri, subsidi, dan sebagainya).
Untuk mengetahui komposisi penerimaan dan pengeluaran suatu negara, di bawah ini diberikan contoh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia .
Berdasarkan data yang terdapat dalam APBN tersebut dapat diketahui besarnya tabungan pemerintah yang didapat dari jumlah penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin adalah sebesar 25.249,8 – 23.445,0 = 1.804,8.
Sedangkan besarnya pengeluaran pembangunan adalah = tabungan pemerintah + penerimaan pembangunan = 1.804,8 + 11.325,1 = 13.129,9.
Berdasarkan data yang terdapat dalam APBN tersebut dapat diketahui besarnya tabungan pemerintah yang didapat dari jumlah penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin adalah sebesar 25.249,8 – 23.445,0 = 1.804,8.
Sedangkan besarnya pengeluaran pembangunan adalah = tabungan pemerintah + penerimaan pembangunan = 1.804,8 + 11.325,1 = 13.129,9.
Secara matematis, pendapatan disposibel di tulis sebagai berikut:
YD = Y – Tx (tanpa Tr) dan
YD = Y – Tx + Tr (dengan Tr)
YD adalah pendapatan disposibel,
Y adalah pendapatan nasional keseimbangan,
Tx adalah pajak (exogen) yang nilainya ditentukan oleh pemerintah, dan
Tr adalah transfer of payment (semacam subsidi dan pembayaran tunjangan/pensiun). Dengan demikian notasi untuk pendapatan nasional adalah persamaan
Y = C + I + G untuk pengeluaran (dari sisi pendapatan)
dan YD = C + S untuk penerimaan (dari sisi penawaran).
Untuk semua fungsi dapat kita tulis sebagai berikut:
C = Co + cYD,
S = So + sYD
YD = Y - Tx + Tr = C + S, ingatlah bahwa pendapatan yang sekarang dipergunakan untuk konsumsi dan ditabung adalah YD, bukan Y.
Baca Juga: Materi Elastisitas Penawaran dan Elastisitas Permintaan, Pengertian Elastisitas, Macam-macam Elastisitas Penawaran
Baca Juga: Artikel Inflasi dan Deflasi, Jenis-jenis Inflasi, Penyebab Inflasi, Teori-teori Inflasi, Upaya Menekan Inflasi, Pengertian Deflasi,Penyebab Deflasi, Pengaruh Deflasi
Baca Juga: Materi Elastisitas Penawaran dan Elastisitas Permintaan, Pengertian Elastisitas, Macam-macam Elastisitas Penawaran
Baca Juga: Artikel Inflasi dan Deflasi, Jenis-jenis Inflasi, Penyebab Inflasi, Teori-teori Inflasi, Upaya Menekan Inflasi, Pengertian Deflasi,Penyebab Deflasi, Pengaruh Deflasi
Komentar
Posting Komentar